Yusril: MK Tidak Berwenang Menguji Perppu Presiden

Jakarta (Antara) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No I tahun 2013 tentang tentang MK, karena tidak diatur dalam UUD 1945.

"Tidak satu pun pasal UUD 1945 maupun UU yang mengatur bahwa Perppu dapat diuji oleh MK," ujar Yusril melalui akun "twitter"-nya, yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Yusril yang mempersilahkan media mengutip pernyataannya itu menjelaskan, secara pribadi dirinya berpendapat MK tidak berwenang menguji Perppu. Kewenangan MK yang diberikan UUD 1945 adalah menguji undang-undang.

"Saya berpendapat jiwa Perppu setara dengan undang-undang, tapi bagaimanapun juga Perppu bukanlah undang-undang," ujar dia.

Dia mengatakan bahwa Perppu diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan masa berlakunya terbatas sampai masa sidang DPR berikutnya.

Apabila DPR setuju dengan Perppu tersebut, maka disahkan menjadi UU, dan sebaliknya apabila DPR menolak, Perppu harus dicabut.

"Jadi mekanisme menguji Perppu ada pada DPR, bukan pada MK. Sifat pengujian oleh DPR lebih luas daripada MK," ujarnya.

Norma UU

Yusril juga menjelaskan bahwa MK hanya menguji norma UU terhadap norma UUD. Jika MK menganggap sebuah UU bertentangan dengan UUD, maka MK berwenang membatalkan norma UU tersebut.

Sementara pengujian oleh DPR dapat mempersoalkan sejauh mana validitas perpu itu dilihat dari sifat kegentingan memaksanya.

Dia mencontohkan kalau DPR menganggap tidak ada sifat kegentingan memaksa dalam Perppu itu maka DPR dapat menolak pengesahan Perppu tersebut.

"MK tidak dapat menguji hal seperti ini," kata Yusril.

Selain itu, penerbitan Perppu oleh presiden menurut Yusril , merupakan beleid atau pilihan subyektif presiden. Dan yurispudensi tetap pengadilan yang diwarisi sejak zaman Hindia Belanda menyatakan bahwa pengadilan tidak bisa menilai beleid pemerintah.

Lebih jauh dia menjelaskan pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, huruf c adalah undang-undang/Perppu, sehingga perppu memang setara dengan undang-undang.

Sementara pasal 9 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 mengatakan dalam hal suatu UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK.

Namun di sana tidak disebutkan bahwa jika perppu diduga bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya dilakukan oleh MK.

"Baik UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK maupun UU no 12 Tahun 2011 semuanya mengatur bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. Tidak satu pun pasal UUD 45 maupun UU yang mengatur bahwa Perppu dapat diuji oleh MK," kata Yusril.

Sementara itu terkait pengajuan namanya dalam pengajuan uji Perppu MK yang dilakukan praktisi hukum Habiburokhman pada Senin (21/10), Yusril mengaku belum dihubungi oleh yang bersangkutan, sehingga dia tidak tahu apa rencana dari Habiburokhman.

Sebelumnya praktisi hukum yang juga kader Partai Gerindra Habiburokhman mengajukan surat uji materi Perppu MK kepada Mahkamah Konstitusi, Senin (21/10). Pada kesempatan tersebut Habiburokhman menilai Perppu MK inkonstitusional.

Dia juga menuliskan harapannya agar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra dan Sufmi Dasco Ahmad bersedia sebagai ahli dalam pengajuan uji Perppu itu.(rr)


http://id.berita.yahoo.com/yusril-mk-tidak-berwenang-menguji-perppu-presiden-063912632.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger